PROPAGANDA MEDIA BARAT DAN PERANG "PALSU" ATAS NAMA KEMANUSIAAN

"Setiap Negara yang ingin berperang dengan negara lain, akan mulai dengan menyebarkan manifesto kepada warga negaranya dan ke seluruh Dunia. Dalam Manifesto itu, negara tersebut akan mengumumkan bahwa kebenaran dan keadilan berada disisinya, dan perang tersebut dilandasi cinta dengan kemanusiaan dan kedamaian, dibubuhi oleh sentimen-sentimen kedamaian yang royal. Negara itu juga akan menyatakan kebenciannya terhadap kemenangan materi dan menyatakan perang itu bukan untuk menambah kekuasaan. Musuh negara tersebut juga akan memberikan pernyataana yang sama. Manifesto-Manifesto yang berlawanan antara kedua negara tersebut ditulis sama halusnya, mengandung kandungan moralitas dan bobot ketulusan yang sama. dengan kata lain, kedua manifesto itu adalah jelas-jelas bohong. Orang-orang yang berakal sehat, mereka yang mempunyai pengalaman dalam politik, tidak akan membuang waktu membaca manifesto-manifesto itu, hanya orang tolol yang akan mempercayainya."

(MIKHAIL BAKUNIN)

Propaganda (dari bahasa latin modern: propagare yang berarti mengembangkan atau memekarkan) adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Menurut Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell menyebutkan Propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda. Dalam Everyman's encyclopedia, propaganda merupakan suatu seni untuk menyebarkan dan meyakinkan suatu kepercayaan, khususnya kepercayaan agama atau politik. Menurut Nancy Snow, ada tiga karakteristik propaganda. Pertama ia merupakan komunikasi yang disengaja, dan dirancang untuk mengubah sikap orang yang menjadi sasaran. Kedua ia menguntungkan bagi si pelaku propaganda untuk memajukan kepentingan orang yang dituju, dan ketiga ia biasanya merupakan informasi satu arah (yakni kampanye media massa)

Propaganda, dilihat dari perspektif modern, mengimplikasikan sesuatu yang buruk. Sebagian mengatakan propaganda menyebabkan peperangan, sebagian lain berpendapat, propaganda itu lebih kejam dari perang itu sendiri. Propaganda mendorong seseorang untuk berpikir dan berbuat hal yang bahkan belum kita pikirkan sebelumnya. Propaganda mengaburkan pemahaman seseorang dengan menyediakan lapisan-lapisan yang terdistorsi. Oleh karena itu, propaganda menjadi musuh pemikiran independen dan merupakan manipulator yang tidak dikehendaki dan menggangu dalam aliran informasi bebas. Selain itu, propaganda juga menghendaki adanya kemenangan emosi. Dengan dalih perjuangan birokratis, penguasa mengontrol individu lewat propaganda melalui media mainstream.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Chomsky juga amat tajam mengkritik media massa-media massa besar di Amerika dan negara-negara barat. Baginya, sebagaimana dicatat oleh Garland, media massa di Amerika menggunakan model propaganda (propaganda model) di dalam pemberitaan, sehingga justru memperkuat dominasi pihak-pihak yang sudah berkuasa, baik berkuasa secara modal maupun politik. Dengan kata lain, media massa yang ada berpihak pada status quo, dan dengan itu menyingkirkan kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya kritis pada kekuasaan yang ada. Bukan hanya media massa, tetapi kaum intelektual, termasuk yang berada di universitas, juga seringkali menulis dan berkarya untuk memberikan pembenaran pada sistem kekuasaan yang ada. Ada yang melakukannya secara sadar, dan ada yang tidak sadar.

Moammar Qadaffy memang bukan pemimpin yang baik. Salah satu bukti kebrutalannya adalah aksi ‘pelenyapan’ tokoh pendiri Hizbullah Lebanon Imam Mousa Sadr. Pada 25 Agustus 1978, Imam Musa Sadr, bersama dua orang yaitu, Syeikh Muhammad Yaqub dan Abbas Badruddin, pimpinan redaksi kantor berita Lebanon, tiba di Libya. Menurut rencana tanggal 29 atau 30 Agustus, mereka akan berdialog dengan Presiden Libya, Qadaffy. Namun sejak itu hingga kini Imam Musa Sadr raib tanpa jejak. Amnesty Internasional pada tahun 1988 melaporkan bahwa  Qadaffy telah melakukan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, serta hukuman mati terhadap para oposannya. Tahun 1996, menurut Amnesty Internasional, terjadi pembantaian massal terhadap 1.200 orang di penjara Abu Slim. Tapi, kebrutalan Qadaffy tidak seharusnya membuat kita tidak peduli (apalagi mendukung) terhadap apa yang dilakukan oleh NATO di Libya. Qadaffy pada akhirnya menghadapi karmanya, mengalami pembalasan atas berbagai kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya selama ini, ia akhirnya tewas di tangan para pemberontak.

Namun, di sini kita akan membahas dan mencermati skenario yang dilakukan NATO dalam mengobarkan "Humanitarian Intervention" dalam perang di Libya. Perang di Libya dimulai dengan aksi-aksi demo anti  Qadaffy pada bulan Februari yang dilakukan rakyat Libya di Benghazi. Ada yang aneh, Benghazi sebenarnya justru kawasan yang makmur. Secara umum pun, rakyat Libya cukup makmur. Pendapatan penduduk per kapita Libya adalah US$ 14581.9. Bandingkan dengan Mesir yang hanya US$ 2015.5 dan Tunisia US$ 3680.5. Sekedar perbandingan, Indonesia masih di atas Mesir, yaitu US$ 2149.7 (data dari PBB). Meskipun ada banyak kabar yang memberitakan betapa Qaddafy menumpuk harta, namun dia tetap menginvestasikan kembali sebagian penghasilan minyak (Libya adalah pemilik cadangan minyak terkaya di Afrika) di bidang kesehatan (pelayanan gratis), pendidikan, dll. Itulah sebabnya, HDI (Human Development Index) Libya bahkan yang tertinggi di Afrika, dan di dunia berada di peringkat 57, lebih bagus daripada Rusia atau Brazil. Fakta ini sungguh tidak cocok dengan berita "rakyat Libya bangkit secara massal untuk menumbangkan Qaddafy." Bahwa adanya kelompok oposisi, memberikan kewajaran menyusul aksi-aksi demo dan kekerasan yang terjadi, dunia pun digiring untuk ‘mengizinkan’ Paris dan London atas restu Washington untuk melakukan Humanitarian Intervention demi membantu rakyat Libya.

Media-media mainstream, seperti CNN atau Fox News, bahkan kali ini yang menjadi motornya adalah Al Jazeera, berusaha membentuk opini publik, bahwa sedang terjadi pembantaian sipil besar-besaran di Libya. Karena itulah, tak banyak yang memprotes saat NATO mulai melancarkan membombardir Libya dengan alasan kemanusiaan (Humanitarian Intervention) tanggal 31 Maret 2011. Target serangan NATO justru bukan kompleks militer, tetapi rumah-rumah (termasuk istana Qaddafy sehingga menewaskan beberapa anak dan cucunya), rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Ada banyak topik yang bisa dibahas dalam masalah ini, misalnya sahkah serangan NATO? Apa hakikat di balik kata ‘Humanitarian Intervention’ yang didengungkan oleh PBB dan NATO? Namun, kali ini saya akan memfokuskan pada kebohongan media dan justifikasi istilah teoritis dan hakikat Humanitarian Intervention yang didengungkan oleh PBB, NATO dan media mainstream dalam kaitannya dengan hegemoni politik. Selama konflik Libya, hanya ada beberapa jurnalis independen yang dengan berani memberitakan fakta-fakta yang berbeda dengan apa yang diberitakan Al-Jazeera, CNN, dan media mainstream barat lainnya.

Mereka adalah Mahdi Darius Nazemroaya, Franklin Lamb, Lizzhie Phelan (kontributor Press TV), dan Thierry Maysan (jurnalis yang dulu juga membela Iran saat media massa dunia sedang mempropagandakan ada gelombang revolusi islam di Iran). Mereka secara rutin memberitakan langsung dari Tripoli, perkembangan yang sesungguhnya. Tapi pemberontakan massal di seluruh negeri (seperti diberitakan media massa), sungguh menunjukkan pola yang aneh. Pada tanggal 21 Agustus, ketiganya masih mengirim laporan. Phelan kepada PressTV, Nazemroaya kepada  Russia TV, dan Maysan menulis untuk Global Research. Saat itu, dalam rekaman video yang ditayangkan Russia TV, Nazemroaya melaporkan bahwa dirinya ditembak, namun luput. Laporan lainnya menyebut bahwa Lamb ditembak kakinya dan Phelan diintimidasi oleh jurnalis dari media mainstream supaya berhenti melaporkan situasi yang berlawanan dengan misi NATO. Pada tanggal 21 Agustus, Maysan masih mengirim tulisan yang menceritakan keterlibatan Al-Qaida. Namun, anehnya, sejak 21 Agustus, tidak ada kabar lagi dari mereka. Blog Lizzie Phelan pada tanggal 21 Agustus masih ada, namun kini kita sudah tidak bisa membaca lagi isinya. Berita lain menyebutkan bahwa Phelan tidak bisa lagi mengakses facebook dan emailnya. Belum ada kepastian bagaimana kondisi mereka saat ini.

Intimidasi terhadap para jurnalis independent itu menunjukkan ada yang ditutup-tutupi. Kebohongan sedang disebarluaskan oleh media massa mainstream. Ini salah satu bukti nyata kebohongan itu: Pada tanggal 21 Agustus, secara serempak media massa dunia (termasuk di Indonesia) memberitakan bahwa pasukan pemberontak sudah menguasai Tripoli. Televisi-televisi menayangkan gambar orang-orang yang bergembira ria. Reporter menyatakan, inilah pasukan pemberontak merayakan kemenangan . Kemudian terbukti, video itu palsu belaka. Itu adalah sebuah film yang dibuat entah dimana (kemungkinan besar tentu di Qatar, karena yang pertama kali menyiarkan rekaman itu adalah Al Jazeera), dengan lokasi yang mirip dengan Green Square Tripoli.

Video tentang deskripsi gambaran diatas pernah diterbitkan di youtube, tapi entah kenapa tidak beberapa lama video tersebut dihapus di halaman youtube.

Meskipun suara-suara jurnalis independen sudah diberangus, namun kebenaran cepat atau lambat akan terkuak. Seperti dikatakan Nazemroaya, "ini Perang NATO, Ini bukan tentang Qaddafi. Qaddafi adalah dalih dilancarkannya perang ini, perang ini adalah untuk mencuri harta dari rakyat Libya.” Mereka tidak sedang membela Qaddafi. Bahkan Prof. Chossudovsky, seorang peneliti independen dari Centre for Research on Globalization mengatakan, jurnalis independent yang dijadikan target, karena mereka mengatakan kebenaran. Liputan media mainstream terhadap perang Libya difokuskan pada Qaddafy. Tidak ada satu kata pun dari media-media mainstream yang menyebutkan mengenai kerusakan dan korban nyawa rakyat sipil akibat bombardir NATO, termasuk bombardir intesif ke Tripoli.

Dan kini propaganda mengarah ke Suriah dengan tuduhan yang mirip dengan Libya “kediktatoran dan pelanggaran berat ham”. Rezim Suriah diarahkan untuk dijatuhkan akan tetapi upaya propaganda di Suriah terlalu kasar sehingga dunia Internasional yang independen (oposisi) tidak sepenuhnya merestui seperti China dan Rusia. Terakhir Media BBC Inggris disitusnya, tertanggal 27 Mei 2012 tertangkap basah ketahuan dan tanpa malu-malu mencoba membuka jalan untuk meligitimasi Humanitarian Intervention PBB-NATO ke Suriah. Pada tanggal tersebut BBC mempublikasi foto lama Marco Di Lauro tentang anak-anak Irak yang tewas pada tahun 2003. BBC berupaya meyakinkan dunia dan komunitas internasional bahwa mereka (mayat anak-anak) adalah korban serangan pembantaian pemerintah suriah di Kota Houla 25 Mei 2012. Sementara judul laporan yang digunakan oleh BBC untuk menggambarkan citra kebiadaban tentara Suriah, menyatakan bahwa gambar ini diberikan oleh aktivis yang berada di Suriah dan "dipercaya sebagai tubuh anak-anak yang tercintang dan tengah dalam proses pemakaman di Houla". Ini adalah propaganda hitam media barat sebagai upaya justifikasi untuk meligitimasi invasi dalam kekisruhan Arab Spring di Timur Tengah.

Kemudian, Marco Di Lauro melakukan protes dan memberitahu bahwa itu adalah foto korban pembunuhan massal di Irak tahun 2003. BBC mencabut begitu saja foto itu, tanpa permintaan maaf. Sementara foto itu sudah terlanjur disebarluaskan keseluruh dunia, dan sudah diposting ulang oleh banyak orang didunia terutama di media-media sosial. Korban fitnah ini tentu saja tentara Suriah, dan yang diuntungkan adalah kaum oposisi yang jelas-jelas bermain dan bertumpu pada biaya dari asing. Tujuan utama dari propaganda hitam ini adalah jelas, agar PBB menyetujui Humanitarian Intervention yang hakikatnya adalah pengiriman pasukan perang internasional ke Suriah untuk menggulingkan Bashar Al-Assad, sebagaimana yang terjadi pada khadaffy di Libya.

Pada kasus di Suriah, korban tewas bukan seperti yang digembar-gemborkan media barat dimana diceritakan bahwa tank-tank membombardir anak-anak di Homs, Suriah. Itu semua ternyata berita bohong, ternyata lebih banyak korban tewas akibat berondongan senjata konvensional serbu yang dimiliki oleh militan-militan anti pemerintah yang terjadi di kota Homs atau Houla. Kasus di Suriah sesungguhnya bukan persoalan pertentangan mahzab, karena Assad sendiri adalah seorang Sekuler, dia penganut Syah Alawi yang berbeda dengan Syiah Iran yang tunduk pada garis komando ulama tertinggi, tapi dalam persoalan geopolitik Suriah dekat dengan Iran. Suriah kini sedang menjadi target Arab Spring Barat, yang ingin melakukan penguasaan globalis di Timur Tengah untuk merangsek agar lebih dekat ke Iran dengan menjungkalkan rezim Suriah yang Anti-Israel. Maka itu kaum sunni arab sebagai antek barat yang dimotori oleh Arab Saudi dengan Liga Arabnya mendukung penuh penggulingan Assad di Suriah. Coba lihat fakta ini

Sedangkan dalam kasus Iran sendiri, eskalasi propaganda hitam media barat sudah berlangsung sejak kaum konservatif yang dipimpin oleh Presiden Anti-Imperialis Mahmoud Ahmadinejad berusaha mengembangkan nuklir damainya. Isu Nuklir Iran terus menerus dipropagandakan oleh media barat sejak presiden gila perang Amerika George W. Bush naik ketampuk kekuasaan distimulan lagi sejak terjadinya tragedi 9/11 yang menghancurkan menara kembar WTC. Bush terang-terangan menyebut Iran sebagai bagian dari Axis of Evil (Poros Setan Dunia) bersama dengan Korut dan Irak. Opini dunia digiring untuk mengkutuk Iran karena kepemilikan teknologi nuklirnya (hampir mirip dengan tuduhan senjata pemusnah massal terhadap Irak) dalam kasus Iran cukup menarik, sebab Iran tak kalah gencarnya mengklarifikasi bahkan menyerang balik opini-opini media pro Imperialis dengan media-media multi nasionalnya. Begitu dahsyatnya propaganda media mempengaruhi opini dunia bahkan jika ada media independen yang meragukan maka akan terkucilkan, parahnya terkadang dianggap sebagai media anti hak asasi manusia atau media teroris dan julukan negatif lainnya.

Dalam kasus Nuklir Iran, hingga detik ini IAEA (Badan Atom Internasional) yang ditugaskan PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional yang berwenang untuk mengawasi dan melindungi program nuklir negara-negara berdaulat hingga detik ini tidak mampu memberikan fakta valid yang membuktikan bahwa Iran telah terbukti mengembangkan senjata nuklir untuk mengancam perdamaian dunia. Lucunya berkali-kali Resolusi Dewan Keamanan PBB berupa embargo dan berbagai sanksi dijatuhkan atas program nuklir damai Iran. Padahal Iran sendiri adalah anggota NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), sebuah perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum untuk mengembangkan program nuklir damai di bawah pengawasan IAEA. Sejarah telah mencatat, tidak ada satupun negara-negara di dunia ini yang mampu mengembangkan senjata nuklir ketika negara tersebut masih berada dalam status keanggotaan NPT yang berada di bawah pengawasan ketat IAEA. Itulah sebabnya mengapa Korut pada bulan Januari 2003 menyatakan diri keluar dari NPT agar dapat secara bebas mengembangkan program nuklirnya hingga tahap tertinggi yaitu kepemilikan senjata nuklir. Hingga kini media mainstream barat tetap menjadi corong dalam propaganda imperialisme barat dimana terus menerus menyebarkan fitnah kebohongan terhadap status nuklir Iran yang dianggap mengancam perdamaian dunia. Dan karena independensi Iran terhadap tekanan Resolusi Dewan Keamanan PBB, sering sekali media barat menyebut Iran sebagai negara agressor yang paling mengancam perdamaian dunia. Padahal tidak pernah sekalipun Iran melakukan invasi ke negara-negara lain, apalagi mengancam perdamaian regional dan dunia. Bahkan Perang Irak-Iran pun dahulu dimulai oleh Irak yang dikompori oleh Amerika pasca revolusi Islam yang terjadi di Iran.

Sesungguhnya negara yang layak dituduh agressor, pengancam stabilitas Timur Tengah, adalah Israel. Negara Zionis ini memiliki semua senjata pemusnah massal, terutama sekitar 200-300an hulu ledak nuklir, dan menduduki dataran tinggi Golan milik Suriah serta wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Semua yang dilakukan Israel ini bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (242 dan 338), serta sejumlah perjanjian internasional lainnya. Di bawah rezim partai Likud, Israel menjadi negara paling agressor di Timur Tengah. Memacetkan proses perdamaian dengan melanggar semua resolusi. Israel di bawah rezim Likud menumpas perlawanan terhadap Palestina dengan melakukan agresi ke dalam wilayah Palestina dan mendudukinya hingga sekarang. Terakhir adalah pembantaian 19 aktivis kemanusiaan di kapal Mavi Marmara, dimana seluruh dunia mengutuk keras, tetapi Amerika tetap bersikukuh untuk melindunginya bahkan memperkuatnya. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang paling banyak mengangkangi resolusi-resolusi hukum PBB, bahkan catatan terakhir 2011 lembaga Amnesty Internasional menyebutkan bahwa Israel adalah negara yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM secara sistematis di abad modern pasca Perang Dunia Kedua.

**********************************************************

Dalam kajian Hubungan Internasional, ada yang disebut "Humanitarian Intervention" atau Intervensi Kemanusiaan. Menariknya kini aktris cantik Angelina Jolie sudah direkrut oleh PBB untuk menjadi "Juru Bicara bagi doktrin ini. Mungkin jika Angelina Jolie yang angkat bicara, kata "Humanitarian Intervention" bisa terdengar jauh lebih seksi dan manusiawi. Dalam wawancaranya dengan Al-Jazeera, Jolie menyatakan dukungannya bagi Humanitarian Intervention di Suriah. Memang kata Humanitarian Intervention apalagi bila terdengar dari bibir Jolie yang seksi seolah-olah terdengar mulia. Namun sesungguhnya Humanitarian Intervention adalah sebuah bentuk "SERANGAN MILITER". 

Yang patut kita ketahui disini adalah, Intervensi Kemanusiaan berbeda dengan "Bantuan Kemanusiaan" yang biasa dilakukan oleh negara-negara saat mengirim obat atau uang ke negara-negara yang tertimpa bencana. Humanitarian Intervention adalah serangan militer yang "DIANGGAP LAYAK" dilakukan oleh sebuah negara terhadap sebuah negara lain dengan alasan kemanusiaan. Contoh konkritnya, NATO dianggap boleh menyerang Libya dan menggulingkan Qadaffy karena konon Qadaffy adalah diktator yang menyengsarakan rakyatnya. Kini, banyak pihak yang menyerukan serangan militer PBB-NATO ke Suriah dengan alasan Assad sudah membunuhi ribuan rakyatnya. Dalam kajian Hubungan Internasional dan Hukum Internasional, legalitas Humanitarian Intervention masih menjadi perdebatan hingga kini. Sebab utamanya adalah adanya doktrin "Souvereignty States" (Kedaulatan Negara). Dalam doktrin ini, setiap negara dianggap sebagai entitas yang berdaulat sehingga berhak penuh dalam mengendalikan rakyat, menetapkan hukum, dan mengamankan wilayahnya. Bila doktrin kedaulatan negara ini diterima (kenyataannya semua negara menerima doktrin ini), artinya, tidak ada negara yang berhak melakukan intervensi terhadap sebuah negara lain, apapun alasannya (Prinsip Non-Intervensi atas doktrin kedaulatan negara pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Piagam PBB). Aturan PBB juga menyatakan bahwa sebuah negara tidak boleh melakukan serangan militer terhadap negara lain, kecuali bia ada izin dari Dewan Keamanan PBB.

Namun masalahnya, izin dari Dewan Keamanan PBB sangat bergantung pada kepentingan politik negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang HAK VETO. Dalam kasus Irak, Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak memberikan izin invasi militer, namun Amerika dan Sekutunya tetap menyerang Irak. Dalam kasus Libya, Dewan Keamanan PBB memang memberikan izin untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu demi melindungi rakyat sipil Libya, saat itu Rusia dan China abstain. Sedangkan dalam kasus Suriah, Rusia dan China menggunakan hak vetonya dan menolak dilancarkannya serangan militer atas nama PBB ke Suriah.

Bila kita melihat pada kacamata sejarah munculnya doktrin Humanitarian Intervention, akan terlihat bahwa sejak awal memang doktrin ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan barat. Kochler (Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics, 2000), menulis bahwa doktrin Humanitarian Intervention pertama kali dikemukakan pada tahun 1800-an oleh Eropa dalam menghadapi Imperium Turki. Menurut Kochler, salah satu kriteria utama dalam menjustifikasi Humanitarian Intervention adalah "Ketidakadilan dan Kekejaman" yang menyinggung moral kristen dan peradaban Eropa. Atas kriteria itulah Eropa (Barat) merasa berhak untuk melakukan serangan militer kewilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ottoman Turki, yaitu Yunani (1826), dan Armenia (1896).

Propaganda Imperialis barat atas nama Humanitarian Intervention terus didengungkan bersama-sama media mainstream barat sebagai alatnya untuk memperkuat HEGEMONI, mempertahankan DOMINASI dan menyebarluaskan INFLUENCE (pengaruh) di Timur Tengah. Benar apa yang pernah dikatakan oleh Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni. Gramsci pernah beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa "LAW ENFORCEMENT". Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (state) melalui lembaga-lembaga seperti hukum dan militer. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan media massa (Heryanto, 1997). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintahan yuridis (Gramsci, 1971).  Maka itu Gramci menolak penuh konsep hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain  yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik seperti apa yang diperlihatkan Kebijakan Imperium barat dan media-media mainstream pendukungnya. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual.

Sikap kritis diperlukan terhadap pemberitaan berbagai media, terutama arus informasi media yang bersumber dari media barat yang selalu berteriak soal demokrasi, ternyata tidak lebih dari slogan "Make Up Politik" untuk melanggengkan hegemoni dan dominasi kekuasaan para imperialis. Media barat sering tidak berimbang ketika mereka berbicara soal konstelasi politik Timur Tengah dan sering mengompori Humanitarian Intervention sebagai solusi akhir perdamaian. Sedemokratis apapun sebuah negara, media massa mainstream tetaplah media yang terkooptasi oleh kekuasaan status quo. Dan para imperialis tidak akan pernah berhenti untuk terus menerus menebarkan perang konvensional demi minyak dan keserakahan politik-ekonominya. Dan kita sebagai masyarakat bagian dari komunitas internasional tanpa KRITISISME akan terjebak pada kepercayaan membuta terhadap banyak kebohongan publik yang dilakukan media mainstream. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mikhail Bakunin bahwa selagi negara-negara masih ada, kedamaian tidak akan pernah tercapai, hanya ada perdamaian temporer, jikalau sebuah negara merasa cukup kuat untuk menghancurkan keseimbangan tersebut untuk keuntungannya, negara itu tidak akan gagal menggunakan kesempatannya.

Oleh: Rio Maesa 06-06-2012

Catatan/Sumber referensi:
-IRIB
-BBC
-Russia Today
-Wikipedia, dengan catatan: Garth Jowett and Victoria O'Donnel, Propaganda and persuasion 4th. Ed. Sage Publications, hal. 7.
-Munition of Mind (Philip M. Taylor, 2003)
-Propaganda,inc. (Nancy Snow, 2002)
-Propaganda Amerika sepanjang krisis Teluk (Smith Al-Hadar-Internasional Strategic for Middle East Studies, 2003)
-Kajian Timur Tengah, (Dina Y. Sulaeman)
-Cendekiawan dan kekuasaan di Negara Orde Baru (Daniel Dhakidae, 1993)
-The Political Philosophy of Michel Foucault Rutledge (Mark Kelly, 2009)
-Imoralitas Negara (Mikhail Bakunin, Affinitas 2000)
-Teori Hegemoni, Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer (Saptono)
-Video-video dan link-link berita yang lebih lengkap tentang kebohongan media mainstream soal Libya, Iran, Suriah dan Irak, bisa dilihat di sini.